Hutang Pajak Dan Penagihan Pajak

 Timbulnya Utang Pajak

Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang – undangan, seperti Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 point 8 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa bunga. denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:2 12).

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasar dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu sasaran perpajakan, yang terdiri dari : keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang – undang.

Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa sifat, antara lain :

  1. Jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau Fiskus (pemerintah);
  2. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya;
  3. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi;
  4. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dan seseorang tertentu, namun dapat pula ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang (pihak) lain yang ditunjuk untuk turut bertanggung-jawab atas pelunasan hutang pajak ini. Penunjukan pihak lain ini didasarkan atas pertimbangan-pentimbangan sebagai berikut:

  1. Agar fiskus (pemerintah) mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa utang pajak tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunya.
  2. Orang yang sebenarnva terhutang sukar didapat oleh fiskus. tetapi orang yang ditunjuk diharapkan dapat dengan mudah ditemui.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

  1. Ajaran Formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Contohnya : hutang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP nya.
  1. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System.  Contoh perbuatan, keadaan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak adalah :
  • Perbuatan : mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor/ekspor,bepergian keluar negeri.
  • Keadaan : memiliki tanah/bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, memiliki kendaraan bermotor.
  • Peristiwa/kejadian : mendapat hadiah undian.

Manfaat Mengetahui Saat Timbulnya Hutang Pajak

Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, dalam hal :

  1. Pembayaran atau Penagihan Pajak

Undang – undang biasanya menentukan jangka waktu setelah saat terutang pajak untuk pelunasan hutang pajaknya. Jika hutang pajak pada saat jatuh tempo tetapi belum dibayar maka akan dilakukan penagihan oleh kantor pelayanan pajak setempat dan untuk pembayaran dengan terlambat, maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda karena keterlambatannya membayar pajak.

  1. Memasukkan Surat Keberatan

Surat keberatan hanya dapat dimasukkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak atau surat terutangnya pajak menurut ajaran formal, lebih dari tiga bulan pengajuan surat keberatan dianggap daluarsa.

  1. Penentuan Daluarsa

Daluarsa dalam pajak dihitung lima tahun sejak terutangnya pajak. Ada yang dihitung sejak awal tahun dan ada pula yang dihitung sejak akhir tahun. Tergantung pada sistem pungutan di muka atau sistem pemungutan di belakang.

  1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun sejak terutang pajaknya.

Macam Macam Pajak Terutang :

  • Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

  • Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atau lembaga Negara berkenaan dengan kegiatan dibidang impor.

  • Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Contohnya : Dividen, bunga, diskonto, imbalan jaminan atas pengembalian utang, royalty, hadiah, atau penghasilan atas jasa.

  • Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.

  • Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

  • Pajak Penghasilan Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia, Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, menganut dua sistem pengenaan pajak Penghasilan, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan Pajak Peghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

  • Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi didalam daerah pabean (ekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

Pengenaan terhadap PPnBM ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Dan juga PPnBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Namun apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat di restetasi.

  • Bea Materai

Salah satu cara mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional adalah memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Materai terhadap dokumen-dokumen tertentu. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai bahwa dengan nama Bea Materai dikenakan atas dokumen. Pengertian dokumen disini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan Bea Materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang bersangkutan menentukan lain. Apabila dokumen dibuat sepihak, maka Bea Materai terutang oleh penerima dokumen, seperti kwitansi. Demikian pula hal nya apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak terutang Bea Materai atas dokumen yang diterimanya. Seperti surat perjanjian dibawah tangan atau perjanjian diatas akta notaries.

  • Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang no. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperole manfaat atas Bangunan. Sehingga subjek pajak tersebut menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

 

Hapusnya Hutang Pajak

Selain hutang pajak itu dapat timbul, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke Kas Negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

4. Daluarsa

Dalam penghapusan hutang pajak ini, daluarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Daluwarsa atau lewat waktu ialah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam unthng-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Pembebasan

Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan

Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak (Waluyo dan Wirawan, 1999:10).

Penagihan Pajak

Langkah-langkah penagihan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

  1. Surat Teguran.

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat tujuh hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran Pajak.

  1. Surat Paksa.

Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

  1. Surat Sita.

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000.

  1. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan: Barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui media massa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *